Kabupaten Meranti, Riau merupakan salah satu daerah penghasil minyak di Indonesia. Namun, angka kemiskinannya masih tinggi. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Rony Muharrman).
arsipsumut.com
Kabupaten Meranti, Riau saat ini tengah menjadi buah bibir. Hal ini terkait dengan pernyataan Muhammad Adil selaku Bupati Meranti yang mempertanyakan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) daerahnya hanya bertambah sedikit.
Pasalnya, Adil menilai produksi minyak Kabupaten Meranti terus bertambah dan harga minyak dunia juga melonjak, tetapi penerimaan DBH hanya bertambah Rp700 juta menjadi Rp114 miliar tahun ini.
"Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp 700 juta," ungkapnya seperti dikutip dari situs Pemda Meranti yang diunggah pada Kamis (9/12).
Adil meyakini produksi minyak Kabupaten Meranti akan bertamba. Hal itu tercermin dari yang awalnya hanya 13 sumur dibor, ke depan akan bertambah menjadi 19 sumur. Selain itu target produksinya juga naik menjadi 9.000 barel per hari.
"Ini harusnya kenaikan yang cukup signifikan (DBH nya)," jelasnya.
Namun, di tengah lonjakan produksi minyak tersebut, angka kemiskinan di Kabupaten Meranti menjadi salah satu perhatian. Pasalnya, angka kemiskinan wilayah tersebut dalam tiga tahun terakhir terbilang tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip pada Senin (12/12), penduduk miskin di Kabupaten Meranti pada 2021 tercatat masih ada sebanyak 48,50 ribu orang.
Jumlah ini bertambah dibandingkan jumlah penduduk miskin di 2020, tetapi berkurang dibandingkan 2019.
Tercatat, pada 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Meranti tercatat sebanyak 47,10 ribu orang dan 2019 tercatat sebanyak 49,89 ribu orang.
Jika dilihat dari persentasenya, jumlah penduduk miskin Meranti pada 2021 sebesar 25,68 persen dari total penduduk Meranti. Artinya, 1 dari 4 orang di Meranti terbilang miskin.
Tingkat kemiskinan Meranti naik dari 2020 sebesar 25,28 persen, namun persentasenya turun dari 2019, 26,93 persen.
Sebagai pembanding, pada 2021, tingkat kemiskinan Provinsi Riau hanya berkisar 7 persen dan nasional 9,71 persen.
Secara terpisah, Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengingatkan Pemda Meranti untuk lebih mengoptimalkan belanja untuk menurunkan angka kemiskinan.
Ia menyinggung bahwa indikator kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran dana transfer umum (DTU) baik itu dana alokasi khusus (DAU) maupun DBH masih lebih rendah dibanding daerah lain.
"Dalam rangka membantu masyarakat miskin dari dampak inflasi, Pemda wajib mengalokasikan 2 persen dari DTU (DBH dan DAU) untuk perlindungan sosial. Akan tetapi, per 9 Des 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti baru merealisasikan belanja wajib 9,76 persen, jauh dari rata-rata secara nasional yang mencapai 33,73 persen. Prihatin!" tulis Yustinus lewat akun twitter pribadinya (@prastow), Minggu (11/12).
Kabupaten Meranti juga menerima manfaat dari belanja Pemerintah Pusat melalui kementerian dan lembaga (K/L) di wilayahnya. Total belanja K/L tersebut sebesar Rp137,99 miliar (2019), Rp154,59 miliar (2020), Rp118,03 miliar (2021), dan Rp120,41 miliar (2022).
Namun, sejak 2016, rata-rata serapan belanja hanya 82,11 persen. Per 9 Desember 2022, anggarannya baru terealisasi 62,49 persen.
"Rendahnya penyerapan menunjukkan bahwa Meranti belum optimal mengelola anggaran terutama dlm upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang tinggi (yaitu) 25,68 persen," tulisnya.
Ia juga memaparkan, berdasarkan data Kementerian ESDM, lifting minyak Kabupaten Meranti juga menurun pada 2022 yaitu terdiri dari 2.489,71 ribu menjadi 1.970,17 ribu barel setara minyak.
Menurut Yustinus, penurunan lifting ini berpengaruh pada DBH Migas yang diberikan pada Kabupaten Meranti 2023 mendatang. Total alokasi DBH Kab. Kepulauan Meranti adalah Rp207,67 M (naik 4,84 persen dari 2022) dengan DBH SDA Migas Rp115,08 M (turun 3,53 persen).
Ia pun meminta agar pemerintahan Bupati Adil memikirkan terobosan untuk meningkatkan lifting di Meranti.
"Meskipun alokasi DBH Migas turun, alokasi DAU Kabupaten Kepulauan Meranti justru naik 3,67 persen menjadi Rp422,56 miliar," katanya.