Logo atau ilustrasi Bank Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
arsipsumut.com
Bank Indonesia atau BI mengumumkan utang luar negeri (ULN) Indonesia per kuartal ketiga tahun ini US$ 394,6 miliar atau turun bila dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai US$ 403,6 miliar. Turunnya nilai utang tersebut dipicu oleh penurunan ULN sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral serta sektor swasta.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyatakan, secara tahunan, posisi ULN kuartal III-2022 terkontraksi 7 persen (year-on-year/yoy). "Lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya yang sebesar 2,9 persen (yoy)," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Selasa, 15 November 2022.
Pada kuartal ketiga tahun ini, utang luar negeri mencapai US$ 182,3 miliar. Angka itu di bawah kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 187,3 miliar. Bila dilihat secara tahunan, ULN pemerintah terkontraksi 11,3 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 8,6 persen (yoy).
Adapun penurunan posisi ULN pemerintah disebabkan oleh perpindahan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain. Dengan begitu, porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik turun seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global.
Erwin menjelaskan pelunasan atas beberapa pinjaman program dan proyek yang jatuh tempo turut mendukung penurunan ULN pemerintah pada periode laporan.
Untuk sementara, kata dia, penarikan ULN pada kuartal ketiga tahun ini masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sementara itu, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
Sedangkan, dukungan ULN oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN pemerintah).
Kemudian untuk sektor jasa pendidikan (16,6 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,6 persen).
Bank Indoenesia melihat posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali. Pasalnya, hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total utang luar negeri pemerintah.
Di sisi lain, Erwin menyebutkan posisi ULN swasta pada triwulan III-2022 tercatat sebesar 204,1 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 207,7 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 2,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,1 persen (yoy).
Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan masing-masing sebesar 4,5 persen (yoy) dan 2,1 persen (yoy), antara lain disebabkan oleh pembayaran neto surat utang.
Berdasarkan sektornya, utang luar negeri swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,8 persen dari total ULN swasta.
"Utang tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7 persen terhadap total ULN swasta," kata Erwin.
Ia mengungkapkan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia triwulan ketiga tahun ini tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,1 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada kuartal sebelumnya sebesar 31,8 persen.
Struktur ULN Indonesia juga tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 87,4 persen dari total ULN. nah, untuk menjaga agar struktur ULN tetap sehat, bank sentral dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangannya, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Peran utang luar negeri, kata Erwin, juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Caranya dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.