Dalam Kongres Partai Komunis China pertengahan Oktober, Presiden Xi Jinping mewanti-wanti seluruh pejabat agar tidak coba-coba korupsi. (Foto: AP/Mark Schiefelbein)
arsipsumut.com
Kejaksaan Agung China menangkap mantan hakim tinggi Mongolia Dalam, China, Hu Yifeng, usai terseret kasus korupsi karena diduga menerima suap.
"[Hu] menerima suap dan memanfaatkan pengaruhnya untuk menerima suap," demikian laporan kantor berita China, Xinhua, dikutip Senin (8/11).
Partai Komunis China telah menyelidiki Hu sejak April atas tuduhan pelanggaran serius terhadap "disiplin dan hukum".
Pada September, Komisi Pusat Inspeksi Disiplin (CCDI) selaku pengawas anti-korupsi partai, menuding Hu tidak setia kepada rakyat dan tak lagi sejalan dengan prinsip partainya.
Hu dituduh melanggar aturan partai karena menerima gratifikasi dan melanggar prinsip organisasi karena menunjuk kader yang memiliki pengaruh buruk terhadap kinerja pemerintah daerah.
"[Hu] ikut campur dalam kegiatan peradilan dan terlibat dalam transaksi kekuasaan dan uang, yang secara serius merusak kredibilitas peradilan," kata CCDI.
"[Dia] mengambil keuntungan dari otoritas atau posisi resminya untuk mencari keuntungan bagi orang lain dalam kasus keputusan dan operasi proyek, dan [sebagai imbalannya] secara ilegal menerima sejumlah besar uang dan hadiah," lanjut lembaga itu.
Selain dugaan korupsi, CCDI juga menyoroti gaya hidup keluarga Hu yang dinilai tidak pantas ditampilkan ke publik. Namun, lembaga itu tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
"[Hu memiliki] kehidupan keluarga yang tidak pantas, gagal mendisiplinkan anak-anaknya, [dan] korup secara moral," kata CCDI seperti dikutip The South China Morning Post.
Atas kasus tersebut, Hu pun didepak dari partai. Hasil gratifikasinya pun disita dan kasusnya diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk diadili.
Kasus Hu ini muncul di tengah kampanye besar terkait korupsi di industri batu bara Mongolia Dalam yang dimulai 2018 lalu.
Kampanye itu sejauh ini telah menyeret lebih dari 60 pejabat senior. Sejak 2020, sekitar 789 kasus korupsi terkait batu bara di kawasan itu telah diselidiki. Penyelidikan itu menyeret hingga 1.163 kader dan pejabat.
Hu sendiri merupakan mantan sekretaris jenderal komite tetap regional legislatif wilayah pada 2008. Ia menjabat sekjen hingga 2011.
Hu kemudian dipromosikan menjadi ketua pengadilan tinggi rakyat wilayah itu sambil memegang jabatan sebagai wakil sekretaris komisi urusan politik dan hukum daerah. Jabatan itu ia pegang hingga pensiun pada 2018.