Tak hanya Larangan Check In di Hotel, Pasangan Belum Menikah yang Hidup Bersama Layaknya Pasutri Juga Terancam Dipidana

Tak hanya Larangan Check In di Hotel, Pasangan Belum Menikah yang Hidup Bersama Layaknya Pasutri Juga Terancam Dipidana
Ilustrasi Check In di Hotel

arsipsumut.com

Draft Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) mencantumkan pasal terkait kasus perzinahan.

Dengan adanya pasal ini, nantinya pasangan belum menikah yang check in di Hotel bisa dipidana jika nantinya RUU KUHP disahkan. 

Seperti diketahui, dalam draft RUU KUHP yang dikutip Herald Indonesia dari situs bphn.go.id, terdapat ketentuan soal perzinaan. 

Yaitu, pada bagian keempat, pasal 415. Yang berbunyi, “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya di pidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda”. Meski dalam butir (2) dijelaskan juga tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri orang yang terikat perkawinan, orang tua, atau anak yang tidak terikat perkawinan. 

Pada pasal 416 juga tertulis, ‘setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II’. Namun tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari suami atau istri orang yang terikat perkawinan, orang tua atau anak yang tidak terikat perkawinan. 

Terkait hal ini, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menjelaskan, RUU KUHP ini menuai polemik dan berdampak negatif pada dunia usaha. Dia mengungkapkan, pengusaha tengah bersurat dengan Parlemen untuk mengajukan adanya Rapat Dengar Pendapat Umum. 

“Kita lagi minta waktu ketemu dengan DPR, tapi kita dahulukan dengan press conference saja. Suratnya pengajuan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) diajukan hari ini,” kata Hariyadi dikutip Minggu (23/10/2022). 

Dikabarkan, RKUHP ini akan difinalisasi pada bulan Desember ini dan masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022. 

Selain itu, Hariyadi menjelaskan, berdasarkan asas teritorial membuat orang asing juga bisa terkena dampak ini. 

Artinya turis asing yang tidak terikat dalam satu pernikahan juga dapat turut dijerat dengan aturan pidana yang sama.

“Implikasinya adalah wisatawan asing akan beralih ke negara lain di mana hal tersebut berpotensi menurunkan kunjungan wisatawan ke Indonesia,” kata Hariyadi yang juga menjabat Ketua Umum PHRI.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال