RI Tolak Debat Isu Muslim Uighur di PBB, Tapi Vokal Isu Palestina

RI Tolak Debat Isu Muslim Uighur di PBB, Tapi Vokal Isu Palestina
Indonesia menolak usulan AS untuk menggelar debat soal isu Muslim Uighur. Padahal RI selama ini cukup vokal mengangkat isu minoritas Rohingya hingga Palestina. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

arsipsumut.com

Indonesia menolak usulan Amerika Serikat untuk menggelar debat soal dugaan pelanggaran terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang, China, dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB).

AS sebelumnya mengusulkan resolusi terkait debat soal isu Uighur di PBB pada Kamis (6/10). Namun, Indonesia tak mendukung resolusi itu.

"Indonesia memandang pendekatan yang diajukan oleh negara pengusung dalam Dewan HAM hari ini tak menghasilkan kemajuan yang berarti," kata Wakil tetap RI di Jenewa, Febrian A Ruddyard, dalam rilis resmi pada Kamis malam.

Febrian menilai langkah itu tampak tak memberi banyak dampak karena tidak mendapat persetujuan dan dukungan dari negara yang berkepentingan.

"Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Indonesia tak dalam posisi untuk mendukung rancangan keputusan mengenai penyelenggaraan debat tentang situasi HAM di wilayah Otonomi Xinjiang Uighur," ujar dia lagi.

Meskipun RI tak mendukung usulan debat itu, Febrian menegaskan Indonesia bakal berperan aktif untuk membantu menyelesaikan masalah Uighur.

"Indonesia tak bisa menutup mata terhadap kondisi saudara dan saudari Muslim di bagian dunia lain," kata Febrian.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Indonesia sebagai bagian dari umat Islam untuk menjaga satu sama lain.

Menanggapi penolakan usulan AS, Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Achsanul Habib, buka suara.

"Mengapa kita posisi menolak? Adalah karena kita tidak ingin adanya politisasi Dewan HAM yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang terkait misalnya dengan rivalitas politik," kata Habib, dalam konferensi pers pada Jumat.

Selama ini, China dan AS dikenal sebagai dua negara rival yang berebut pengaruh di kancah global. Mereka kerap saling kritik mulai dari kebijakan domestik, kasus HAM, hingga kebijakan luar negeri.

Habib juga menekankan bahwa yang paling penting dalam penyelesaian isu HAM suatu negara merupakan upaya nasional.

"Itu harus national-led effort yang diutamakan secara inklusif dengan melibatkan para pihak yang ada di dalam negara tersebut," ujar Habib lagi.

Indonesia kerap menyuarakan dukungan bagi Muslim yang tertindas seperti Rohingya di Myanmar dan Palestina.

Dalam sidang Majelis Umum PBB akhir September lalu saja, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan posisi Indonesia yang akan terus mendukung dan bersolidaritas untuk negara itu.

Pernyataan itu muncul usai Perdana Menteri Yair Lapid mengungkapkan dukungan solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Indonesia juga sering mengecam tindakan pasukan Israel yang melakukan penyerbuan atau mengusir warga Palestina di komplek Masjidil Haram di waktu tertentu. Namun, RI jarang membahas isu Uighur.

Pada 2019 lalu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bahkan menyatakan pemerintah Indonesia tak ikut campur urusan dalam negeri China soal masalah Muslim Uighur di Xinjiang.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال