Mustahil, Buruh Mengais Kerja di Pabrik Tanpa Pungli

Mustahil, Buruh Mengais Kerja di Pabrik Tanpa Pungli
Masyarakat yang berburu kerja, umumnya untuk menjadi buruh pabrik, harus berhadapan dengan calon. Mereka harus membayar sebelum dibayar untuk bekerja. Ilustrasi. 
(CNNIndonesia/Safir Makki).

arsipsumut.com

Investasi yang mengalir untuk sektor padat karya membawa secercah harapan bagi para pemburu kerja di Tanah Air.

Di bawah kepemimpinan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, boleh dibilang kinerja investasi moncer. Hingga September 2022, investasi yang masuk ke Indonesia Rp307,8 triliun atau melesat 42 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Bahlil, realisasi investasi menunjukkan daya tarik Indonesia yang kuat di tengah risiko resesi global. Apalagi, banyak negara lain justru mencatat investasi yang masuk ke negaranya berkurang.

Realisasi investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp138,9 triliun atau naik 22,5 persen dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp168,9 triliun meroket 63 persen.

Namun gembar-gembor derasnya aliran investasi yang masuk serasa pepesan kosong melihat fakta masyarakat masih kesulitan mengais kerja. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum, mereka harus memberi 'pemanis' untuk dapat bekerja, khususnya di kawasan industri.

"Yah mau bagaimana lagi," tutur Rizal, seorang buruh pabrik, saat membuka obrolannya dengan CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Rizal (bukan nama sebenarnya) adalah satu dari sekian banyak korban pepesan kosong pemerintah soal ketersediaan lapangan kerja.

Melalui sambungan telepon, Rizal bercerita dia bekerja di pabrik yang memproduksi onderdil sepeda motor, di kawasan industri Cikarang, sejak 2017 lalu. Mulanya, dia mendapat informasi lowongan kerja itu dari seorang teman.

"Saya bayar Rp2 juta lewat yayasan C. Jadi, itu tes dulu, interview. Kalau lolos langsung bayar. Kan saya ngasih lamaran, nanti ditelpon, terus tes, lalu bayar dan teken kontrak. Kontraknya itu dengan yayasan, bukan dengan PT-nya (perusahaan)," tutur Rizal.

Selama empat tahun bekerja, ia hanya berstatus pekerja kontrak di pabrik tersebut. Mustahil baginya untuk bisa menjadi pekerja tetap karena ia terdaftar bekerja lewat yayasan tersebut.

"Sistemnya itu kontrak setahun. Terus, kalau sudah selesai, kontrak lagi. Bayar lagi kalau diperpanjang. Yaitu, Rp800 ribu setiap perpanjang kontrak," katanya.

"Nggak bisa ngelamar langsung ke pabriknya. Harus pakai yayasan," imbuhnya saat ditanya soal upayanya melamar langsung ke perusahaan tersebut.

Rizal yang bergaji Rp3,3 juta per bulan mengaku tidak pernah menerima slip gaji. Upah yang ia terima ditransfer langsung oleh pihak yayasan.

Ia juga tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Untuk mendapat perlindungan kesehatan, dia harus menjadi peserta mandiri. Namun, ia mendapatkan jaminan sosial untuk tenaga kerja dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

"Juga tidak ada uang lembur. Kebetulan, di bagian saya memang tidak ada lembur. Kalau sakit ya tidak digaji. Dulu, saya pernah kena covid-19 hampir sebulan, itu tidak dibayar," imbuh Rizal.

Menurut dia, nyaris 95 persen buruh yang bekerja di industri sekitar Cikarang, sepengetahuannya direkrut oleh yayasan. Yayasan penyedia buruh itu pun jumlahnya ada beberapa.

"Saya sebelum masuk di yayasan sekarang, masuk kerja lewat yayasan B selama empat tahun dari 2010-2014. Memang, 95 persen semua perusahaan kerja sama dengan yayasan," jelasnya.

Nasib serupa dialami Wiwin. Ia harus menyetor Rp2 juta untuk dapat bekerja di salah satu pabrik di Cikarang pada 2016 lalu. Uang itu disetor ke yayasan yang akan merekrutnya.

"Rp2 juta (besaran) buat yang gajinya harian. Kalau borongan mah murah bayarnya. Bergantung gajinya juga sih," terang dia.

"Kalau PT (perusahaan) yang elit, biasanya lewat (calo) orang dalam, bayarnya besar. Setelah tanda tangan kontrak (bayar) Rp3 juta lebih. Itu untuk PT elit, yang upahnya di atas Rp3,5 juta sampai Rp5 jutaan per bulan," sambung dia.

Praktik pungli demi mendapat kerja ini tidak hanya terjadi di Cikarang saja. Di Jawa Timur, Lili (bukan nama sebenarnya) bercerita adiknya pun terpaksa merogoh Rp500 ribu untuk bisa diterima sebagai buruh pabrik mi instan.

"Tapi cuma sekali, bayar Rp500 ribu untuk kontrak selama 3 tahun," katanya.

Ketua umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi membenarkan praktik calo buruh pabrik yang sarat pungli. Bahkan, ia menuturkan praktik tersebut terjadi sejak lama dan seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah.

"Praktik ini adalah korupsi di lingkup dunia kerja yang memanfaatkan situasi rakyat yang kesulitan ekonomi," kata Dian.

Sebagian anggota FSBPI yang ada di Jawa Tengah dan Jakarta juga mengalami praktik serupa. Ini artinya, bisa dapat kerja asal mau bayar ke calo. "Jateng itu bukan kawasan industri. Pabriknya kan ada di pinggir jalan, bukan di kawasan," tutur dia.

Soal mengapa tidak ada yang melapor pada dinas tenaga kerja setempat, menurut Dian, mayoritas buruh merasa takut. "Problemnya itu buruh takut melapor," katanya.

"Kadang ngasih 'sesajen' kepada atasannya agar tidak dimarahi atau diintimidasi. Kekerasan verbal, seperti dikatakan anjing, goblok, sering terjadi, sehingga buruh jadi takut. Tetapi, kalau bayar sajen tidak dimarahi," tuturnya.

Mustahil, Buruh Mengais Kerja di Pabrik Tanpa Pungli
Masyarakat yang berburu kerja, umumnya untuk menjadi buruh pabrik, harus berhadapan dengan calon. Mereka harus membayar sebelum dibayar untuk bekerja. Ilustrasi. (CNNIndonesia/Safir Makki).

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar mengatakan proses rekrutmen kerja dengan menggunakan uang agar bisa bisa diterima kerja merupakan praktik percaloan yang sudah lama terjadi, khususnya di outsourcing (alih daya) di kawasan-kawasan industri.

"Biasanya pelakunya orang sekitar perusahaan di kawasan industri yang sudah kenal dengan pihak perusahaan. Ini merupakan celah pungli yang belum bisa ditangani oleh Pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Dinas Tenaga Kerja Daerah," kata Timboel.

Dalam kondisi menganggur, tentu harapan mendapat pekerjaan menjadi impian para pemburu kerja dan mereka berani membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

Gayung bersambut, para calo pun memanfaatkan keinginan besar para pencari kerja tersebut, dan kongkalikong dengan departemen sumber daya manusia (SDM) perusahaan.

"Praktik pembayarannya ada yang langsung sebelum diterima, ada yang sudah diterima kerja baru membayar. Ada pula yang membayar dengan memotong upah setiap bulannya sampai beberapa bulan ke depan," terang Timboel.

Tentu, praktik ini merupakan bentuk korupsi yang harus diberantas. Peran pengawas ketenagakerjaan jadi kunci untuk pemberantasan pungli atau calo buruh.

Kenyataannya, selama ini peran pengawas ketenagakerjaan masih lemah dan praktik seperti ini terus terjadi. Belum lagi, praktik ini terus berlangsung karena pihak pekerja takut melaporkan ke pihak pengawas maupun pihak berwajib.

"Saya berharap Menteri Ketenagakerjaan serius menanggapi masalah ini dan meminta perusahaan tidak memungut biaya dalam proses rekrutmen dan saya berharap Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas tenaga Kerja Daerah membuka posko pelaporan dengan tetap merahasiakan pelapor," pungkasnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi untuk menanggapi polemik calo buruh, namun dia belum merespons hingga tulisan ini ditayangkan.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال