Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pada wartawan di Istana Negara pada Jumat 14 Oktober 2022. Tempo/Hamdan C Ismail
arsipsumut.com
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan menyerahkan laporan hasil investigasinya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Jumat siang, 14 Oktober 2022.
Hasil investigasi TGIPF menyatakan pengurus PSSI harus bertanggung jawab atas insiden yang mengakibatkan 132 orang meninggal dan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada 1 Oktober lalu.
"Dalam catatan kami, disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasainya," kata Ketua TGIPF, Mahfud MD, seusai menyampaikan laporan kepada Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, itu menyebut tanggung jawab PSSI ada dua. Pertama, tanggung jawab hukum pidana karena telah mengakibatkan kematian yang sangat mengerikan dan kelalaian sekurang-kurangnya.
"Itu yang nanti Presiden mengatakan tindak pidananya terus diusut tetapi kita tidak ikut pada pengaturan persepakbolaannya, seperti yang sudah diatur oleh FIFA, tidak akan intervensi, tetapi tindak pidananya diminta Polri untuk mengusutnya lagi, karena kalau dugaan tim itu masih ada yang lebih harus bertanggung jawab," tutur Mahfud.
Tanggung jawab yang kedua, kata Mahfud, adalah tanggung jawab moral. "Ya, silakan kalau Anda merasa punya moral dan hidup di negara yang mempunyai keadaan adiluhung, apa yang harus dilakukan bisa dipilih sendiri karena hukumannya jelas," ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menekankan Polri yang direkomendasikan untuk melanjutkan pengusutan kasus tragedi Kanjuruhan, juga sudah didorong oleh Presiden Jokowi untuk meneruskan pengusutan.
TGIPF Tragedi Kanjuruhan yang beranggotakan 10 orang dair berbagai kalangan ini ditetapkan pada 4 Oktober 2022, selang tiga hari setelah insiden terjadi. Tim yang diketuai oleh Mahfud MD ini bertugas untuk melakukan investigasi terhadap kejadian di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang mengakibatkan jatuh banyak korban untuk dilaporkan kepada Presiden Jokowi.