Waspada! 2.000 Pulau Kecil Terancam Tenggelam di 2050 Akibat Kenaikan Air Laut

Waspada! 2.000 Pulau Kecil Terancam Tenggelam di 2050 Akibat Kenaikan Air Laut
Lokakarya bertema "Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ekosistem Pesisir" di Jakarta, Jumat (23/9/2022). Dalam lokakarya tersebut Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti menyebut kenaikan air laut akan menenggelamkan 2.000 pulau kecil pada tahun 2050 yang berarti terdapat 42 juta penduduk berisiko kehilangan tempat tinggalnya. (Sumber: maritim.go.id)

arsipsumut.com

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyebutkan bahwa perubahan iklim telah berdampak pada ekosistem dan manusia di seluruh bagian benua dan samudera di dunia.

Perubahan iklim dapat menimbulkan risiko besar bagi kesehatan manusia, keamanan pangan global, dan pembangunan ekonomi. Sehingga tindakan untuk mengurangi emisi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan guna menghindari bahaya perubahan iklim.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti dalam Lokakarya bertema "Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ekosistem Pesisir" di Jakarta, Jumat (23/9/2022), kemarin.

"Berkaitan dengan dampak perubahan iklim di Indonesia, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Merujuk data (BPS, 2020) sekitar 42 juta orang tinggal pada daerah kurang dari 10 meter di atas permukaan laut," ujarnya.

Padahal kajian proyeksi (USAID, 2016), sambungnya, menyebutkan kenaikan air laut akan menenggelamkan 2.000 pulau kecil pada tahun 2050 yang berarti terdapat 42 juta penduduk berisiko kehilangan tempat tinggalnya.

Selain itu, menurut literatur yang ada juga menyatakan sebanyak 75 persen kota besar Indonesia terletak di wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap perubahan iklim.

"Dampak yang paling terasa di wilayah pesisir seperti kenaikan muka air laut serta penggenangan akibat banjir di wilayah pesisir atau rob, berdampak langsung terhadap berkurangnya wilayah akibat tenggelam oleh air laut. Rusaknya kawasan ekosistem pesisir akibat gelombang pasang, juga menimbulkan dampak tidak langsung berupa hilangnya atau berubahnya mata pencaharian masyarakat," ungkapnya.

Risiko Perubahan Iklim

Menurut Deputi Nani melihat fakta ini adaptasi sangat penting untuk dilakukan guna menghadapi risiko perubahan iklim. Sehingga masyarakat dapat beradaptasi dengan mempersiapkan menghadapi beberapa risiko perubahan iklim, tetapi hal ini saja tidak cukup.

"Karena itu kita perlu untuk secara signifikan mengendalikan sumber utama perubahan iklim, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca untuk membatasi dampak yang ditimbulkannya. Hal-hal ini sekarang yang sedang terus dikawal oleh Kemenko Marves melalui kebijakan-kebijakan yang dikoordinasikannya seperti antara lain penyelenggaran ekonomi karbon, energi transisi, green port, rehabilitasi mangrove, pendanaan aksi iklim dan lainnya," lanjutnya.

Selain itu, Deputi Nani juga menjelaskan bahwa lokakarya ini diadakan dalam rangka Bulan Literasi Maritim yang diinisiasi Kemenko Marves dalam rangka Peringatan Hari Maritim Nasional ke-58, setiap 23 September. "Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia telah memperingati Hari Maritim Nasional ke-58 tahun 2022," imbuhnya.

Sri Mulyani: Dampak Perubahan Iklim pada Ekonomi Lebih Buruk dari Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ancaman nyata pada ekonomi dunia yang lebih buruk dari pandemi Covid-19, yaitu perubahan iklim.

Hal itu Menkeu sampaikan dalam acara HSBC Summit 2022 'Powering the Transition To Net Zero' yang disiarkan secara virtual, Rabu (14/9/2022).

"Perubahan Iklim merupakan permasalahan global yang nyata dan bisa menjangkau aspek sosial, ekonomi, dan bahkan dampaknya bisa lebih signifikan daripada pandemi Covid-19," ujar Sri Mulyani, dikutip Kamis (15/9/2022). 

Sri Mulyani memaparkan riset yang diterbitkan oleh Swiss Re Institute pada tahun 2021, yang mengungkapkan bahwa perubahan iklim dapat membuat dunia kehilangan lebih dari 10 persen nilai ekonominya, apabila kesepakatan Paris pada target emisi 2050 tidak terpenuhi.

Bahkan, dampak perubahan iklim juga bisa menyebabkan krisis finansial hingga penurunan kekayaan hingga Produk Domestik Bruto.

"Bahkan, tekanan inflasi dapat timbul akibat gangguan rantai pasokan nasional dan internasional akibat bencana seperti banjir, badai, dan kekeringan yang berpotensi mengakibatkan kerugian besar secara finansial," jelas Sri Mulyani. 

Selain itu, diperkirakan potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat perubahan iklim berada di sekitar. 0,62 - 3,45 persen dari PDB pada tahun 2030.

"Jadi dokumen kebijakan pembangunan tangguh iklim menyebutkan bahwa kerugian ekonomi akibat krisis iklim akan mencapai Rp 112,2 triliun atau 0,5 persen dari PDB pada tahun 2023, yaitu tahun depan," beber Sri Mulyani.

Menteri Suharso Monoarfa: Lebih dari 3 Miliar Penduduk Dunia Terdampak Perubahan Iklim

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengungkap aa sekitar 3 miliar penduduk dunia terdampak perubahan iklim. Angka ini hampir sekitar setengah dari total populasi dunia.

Dengan begitu, isu keberlanjutan di berbagai aspek menjadi hal penting, termasuk ekonomi berkelanjutan. Caranya dengan menerapkan konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru.

"Tentunya kita tidaklah asing dengan ancaman perubahan iklim yang dapat merenggut masa depan anak-anak kita dari kehidupan yang layak. Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, lebih dari tiga milyar penduduk dunia – atau hampir setengah dari populasi dunia – hidup di daerah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim," terang dia dihadapan 31 delegasi negara dan organisasi internasional di Development Ministerial Meeting G20, Belitung, Kamis (8/9/2022).

Adanya tantantan perubahan iklim ini, menurutnya diperlukan kerja sama dalam lingkup global. Tak hanya itu, kerja sama antar negara dan organisasi internasional juga perlu diperkuat.

"Kita harus menyadari bahwa banyak negara berkembang yang tidak memiliki sumber dana yang cukup untuk meningkatkan upaya mencapai Agenda 2030," kata dia.

Agenda yang dimaksud adalah penurunan emisi karbon sebesar 29 persen dengan upaya sendiri atau 41 persen dengan bantuan internasional. Negara berkembang, jadi satu aspek penting yang menurut Suharso perlu dibantu upaya penekanan emisi karbonnya.

"Perlambatan ekonomi yang ada dan dampak jangka panjang COVID-19 mengharuskan kita untuk memobilisasi pembiayaan tambahan dari sumber-sumber inovatif," tambah dia. 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال