Logo atau ilustrasi Bank Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
arsipsumut.com
Bank Indonesia atau BI mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2022 sebesar US$ 400,4 miliar atau sekitar Rp 5.964 triliun (asumsi kurs Rp 14.895,7 per dolar AS). Nilai tersebut turun bila dibandingkan per Juni 2022 sebesar US$ 403,6 miliar atau sekitar Rp 6.012 triliun.
Secara tahunan, posisi utang luar negeri per Juli 2022 itu terkontraksi 4,1 persen year on year (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,2 persen yoy.
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 15 September 2022.
Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi di kisaran 30,7 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 31,8 persen. ULN Indonesia itu juga tetap didominasi oleh utang berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 86,8 persen dari total.
Dari total ULN Juli 2022, BI mencatat, porsi untuk posisi utang pemerintah pada sebesar US$ 185,6 miliar, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar US$ 187,3 miliar. Secara tahunan, ULN Pemerintah kontraksi 9,9 persen, lebih dalam dibandingkan kontraksi Juni 2022 yang sebesar 8,6 persen.
Penurunan ULN Pemerintah disebabkan pergeseran penempatan dana oleh investor nonresiden atau investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Terutama akibat masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.
Sementara itu, instrumen pinjaman mengalami kenaikan posisi dari bulan sebelumnya yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, baik untuk penanganan Covid-19, pembangunan infrastruktur maupun untuk pembangunan proyek dan program lainnya.
Berdasarkan catatan BI penarikan ULN Pemerintah pada Juli 2022 untuk memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain yang terbesar mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sekitar 24,5 persen dari total ULN Pemerintah.
"Kemudian sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,8 persen)," kata Erwin.
Sementara itu, untuk porsi Posisi ULN swasta pada Juli 2022 tercatat sebesar US$ 206,3 miliar, juga turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$ 207,7 miliar. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 1,2 persen, lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 0,7 persen.
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan masing-masing sebesar 2 persen (yoy) dan 0,9 persen (yoy) terutama karena pembayaran neto surat utang," ucap dia.
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor industri pengolahan; serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,3 persen dari total ULN swasta.
Utang luar negeri tersebut tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,7 persen terhadap total utang swasta.