Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York, Amerika Serikat pada Senin 26 September 2022. ANTARA/HO-Kemlu
arsipsumut.com
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berpidato dalam Sidang Umum PBB ke-77 di New York, Amerika Serikat pada Senin, 26 September.
Mewakili Presiden Joko Widodo, Retno dalam kesempatan tersebut menyoroti perlunya kerja sama global di tengah ketegangan geopolitik dan ancaman krisis ekonomi.
Retno mengatakan, kondisi global saat ini mengkhawatirkan. Tanpa menyinggung secara spesifik, dia menyebut perang tengah berlangsung dan pelanggaran hukum internasional seakan menjadi norma untuk kepentingan "sebagian."
Menteri Luar Negeri RI kemudian menggarisbawahi ada krisis yang muncul seperti pangan, energi, serta perubahan iklim.
"Seharusnya dunia bersatu untuk mengatasinya, namun sayangnya, dunia justru terbelah, sehingga menyulitkan kita berupaya mengatasi kondisi ini,” kata Menlu Retno.
Invasi Rusia ke Ukraina menjadi fokus para pemimpin dunia ketika berkumpul dalam Sidang Umum PBB selama satu pekan ini.
Para pemimpin negara-negara Barat mengecam langkah Presiden Rusia Vladimir Putin karena potensinya membuat konflik semakin panjang dengan pengumuman mobilisasi militer untuk Ukraina pada Rabu lalu.
Mulai dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Liz Truss, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan lain-lain menyatakan dukungannya tak akan surut untuk Ukraina. Sementara Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bersikeras menyalahkan Barat atas operasi militer di Ukraina.
Retno, dalam Sidang Umum PBB, menyerukan semua pihak berkolaborasi mengatasi krisis-krisis yang ada. Dengan paradigma baru tersebut ia berharap tatanan yang lebih inklusif bagi semua pihak.
"Sekarang bukan saatnya lagi kita hanya berbicara. Sekarang adalah saatnya bagi kita untuk melakukan apa yang kita sampaikan."
PBB, menurut Menlu Retno, membutuhkan reformasi dan pembaharuan multilateralisme perlu diupayakan. Dalam pidato di Sidang Umum PBB kemarin, Retno juga membahas isu lain secara spesifik seperti Palestina, Afghanistan, dan Myanmar.