Mahfud MD: Zaman Pak SBY Juga Banyak Kecurangan Pemilu

Mahfud MD: Zaman Pak SBY Juga Banyak Kecurangan Pemilu
Mahfud MD. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

arsipsumut.com

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menilai bahwa pemilu pasti diwarnai kecurangan. Menurutnya, kecurangan pemilu juga terjadi saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Mahfud merespons pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY yang melihat ada tanda-tanda kecurangan yang bisa terjadi pada Pemilu 2024.

"Ada atau tidak ada tudingan dari Pak SBY, Pemilu pasti diwarnai kecurangan. Pada zaman Pak SBY juga banyak kecurangan. Sebagai hakim MK (Mahkamah Konstitusi) ketika itu saya tahu itu," kata Mahfud, Kamis (22/9).

Bekas ketua MK ini mengungkapkan, kecurangan pemilu yang terjadi pada era SBY bukan kecurangan yang dilakukan pemerintah terhadap parpol. Melainkan kecurangan antar pendukung parpol sebagai kontestan pemilu. Kecurangan pemilu diketahui saat adanya gugatan hasil pemilu ke MK atas perolehan suara yang diperoleh partai lain.

"Lah, buktinya mereka menggugat ke MK atas hasil perolehan suara yang diperoleh partai lain. Bahkan ada juga yang menggugat karena merasa dicurangi oleh sesama anggota partai," ucapnya.

Mahfud lalu membedakan kecurangan pemilu dari masa orde baru dan era reformasi. Pada zaman Soeharto kecurangan pemilu dilakukan oleh penguasa.

"Jadi beda dengan zaman Orde Baru, dulu curangnya vertikal dilakukan oleh penguasa, sekarang curangnya horizontal terjadi antar kelompok rakyat yang sama-sama ikut pemilu," pungkasnya.

Diberitakan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku harus turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024. Sebab, dirinya melihat tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan adil.

"Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yg hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yg dikehendaki oleh mereka," kata SBY, dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

Dia juga mengklaim Partai Demokrat sebagai oposisi bersama koalisi yang akan dibentuk nanti tidak akan bisa mengajukan pasangan capres-cawapres sendiri.

"Informasinya Partai Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka," lanjutnya.

SBY juga menyebutkan pemilu adalah hak rakyat untuk memilih dan dipilih.

"Ingat, selama sepuluh tahun dulu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan pemilu dan pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY di depan ribuan kader Demokrat. [ray]

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال