BBM Naik, Wamenkeu: Untuk Melindungi Masyarakat dan Transisi Energi

BBM Naik, Wamenkeu: Untuk Melindungi Masyarakat dan Transisi Energi
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Suara.com/Fadil)

arsipsumut.com

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa di bidang energi, pemimpin harus bisa melihat tujuan jangka pendek untuk melindungi masyarakat, tapi tidak melepaskan perspektif jangka panjang untuk melakukan transisi energi.

“Protect the people in the short term and protect the people in the long term. Dua-duanya adalah untuk kesejahteraan Indonesia,” kata Wamenkeu dalam acara Pijar Foundation's Global Future Fellows (GFF) Program 2022 ditulis, Jumat (30/9/2022).

Dalam jangka pendek, Wamenkeu menjelaskan banyak negara kembali ke bahan bakar fosil, seperti yang dilakukan Amerika Serikat. Jerman juga sudah menghidupkan kembali pembangkit listrik batubaranya untuk menghadapi musim dingin. Hal yang sama juga dilakukan Indonesia dengan menaikkan subsidi BBM.

“Kita pilih melakukan itu supaya pemulihan masyarakat bisa berlangsung sepanjang mungkin setelah 2,5 tahun lebih kita enggak punya kegiatan ekonomi,” ujar Wamenkeu.

Namun demikian, tidak semuanya harus dibayar oleh APBN. Wamenkeu mengatakan diperlukan burden sharing karena harga pertalite dan solar Indonesia terlalu murah dibandingkan harga internasional. Untuk itu, pemerintah melakukan pengalihan subsidi BBM yang bertujuan agar subsidi lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

“Pilihan kebijakannya enggak gampang, tapi enggak boleh nyerah. Meskipun kita naikin subsidi dan kompensasi, meskipun pertalite kita naikkan volumenya yang disubsidi, solar kita naikkan volume yang disubsidi, tapi we are still talking about energy transition,” kata Wamenkeu.

Transisi energi menjadi tujuan jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target National Determined Contributions (NDC) dan Net-Zero Emission (NZE).

“Meskipun kita lagi di tengah-tengah Covid, ketika kita mendapatkan kesempatan merevisi Undang-Undang Pajak, kita introduce pajak karbon. Kita introduce karbon itu bisa dinilai, ada harganya, ada nilai ekonominya. Kita meng-introduce bahwa pemerintah Indonesia ketika mengeluarkan obligasi makin lama makin banyak yang hijau,” ujar Wamenkeu.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال