Petugas melakukan verifikasi data milik warga saat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tahap I kepada penerima manfaat (KPM) dengan nilai Rp.300.000 di Jakarta, Jumat, 2 September 2022. Sebanyak 51 warga dari 3 RT menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tahap I kepada penerima manfaat (KPM) dengan nilai Rp.300.000 yang dibayar sebanyak dua kali di seluruh Indonesia dan penyaluran dimulai dari wilayah Indonesia timur, yaitu Provinsi Papua. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
arsipsumut.com
Belakangan ini ditemukan link palsu yang mengatasnamakan pendaftaran bantuan sosial atau bansos. Link pendaftaran bansos palsu tersebut mencatut logo Kementerian Sosial atau Kemensos.
Kemensos mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tak memberikan informasi ataupun data pribadi kedalam situs tersebut. Adapun link palsu yang dimaksud adalah: https://pkh3.online/?v=cekbansos#1662419043299.
"Selamat datang! Tahukah kamu kalo hari ini pemerintah sedang berbagi bantuan sosial secara cuma-cuma? Klik tombol periksa dibawah ini untuk memulai. Semoga berhasil ya!" seperti dikutip dari pengumuman di link palsu tersebut.
Berikutnya, ketika mengeklik tombol "Periksa" pada situs itu, pengunjung diminta memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Soal ini, Kemensos telah mengonfimasi jika situs tersebut bukanlah resmi milik Kemensos. "(HOAX ALERT), Tautan ini bukan produk Kemensos," cuit Kemensos lewat postingan di media sosial Twitter.
Kemensos menyatakan masyarakat dapat mengecek apakah terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai atau BLT BBM atau tidak bisa dengan mengakses: Cekbansos.kemensos.go.id . Situs tersebut yang resmi dikeluarkan pemerintah. Masyarakat bisa mengecek status penerima BLT dengan memasukkan NIK atau KTP.
Adapun bansos digelontorkan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat yang terimbas kenaikan harga BBM. Salah satu bansos yang diberikan adalah BLT BBM sebesar Rp 600.000 bagi 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 24,17 triliun untuk bansos, di mana Rp 12,4 triliun akan dialokasikan untuk bansos dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 300.000 yang akan dibayarkan dua kali.
Adapun penerima bansos merupakan masyarakat miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP dan bukan termasuk anggota PNS, Polri, dan TNI. Untuk bansos Program program keluarga harapan (PKH), penerima merupakan masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, termasuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dalam hal ini, PT Pos Indonesia mendapatkan tugas dalam menyalurkan BLT tersebut kepada KPM yang telah terdaftar di Kementerian Sosial. Masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui laman resmi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Simak urutan cara mendaftar BLT BBM:
1. Masuk ke dalam https://cekbansos.kemensos.go.id/
2. Masukkan data Wilayah Penerima manfaat mulai dari provinsi, kab/kota, kecamatan,dan desa
3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai dengan KTP
4. Ketik Huruf Kode yang terdiri dari delapan huruf
5. Pilih Cari Data