Presiden Rusia Vladimir Putin berpidato di Kremlin di Moskow pada 21 Februari 2022. - Kedubes Rusia di London menilai pernyataan Inggris munafik karena juga terlibat dalam sejumlah kampanye militer ilegal seperti di Irak hingga Suriah.
arsipsumut.com
Kedutaan Rusia di London menyebut Inggris munafik setelah Kementerian Luar Negeri Inggris mempertanyakan hak moral Rusia duduk sebagai anggota G20.
Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri mengatakan Rusia tidak memiliki hak moral untuk duduk di G20 sedangkan melakukan invasi ke Ukraina.
Menanggapi kritikan tersebut, Kedubes Rusia menilai pernyataan Inggris munafik.
Ini karena Inggris, sebagai salah satu anggota NATO dan sekutu AS, juga terlibat dengan sejumlah kampanye militer ilegal di dunia, lapor Reuters.
"Kami menganggap pernyataan seperti itu sangat munafik setelah Inggris, bersama dengan sekutu NATO mendiskreditkan dirinya sendiri dengan berpartisipasi aktif dalam kampanye militer ilegal dan agresif di Yugoslavia, Irak, Libya dan Suriah, serta di negara-negara lain di Timur Tengah dan Afrika," kata kedutaan dalam sebuah pernyataan, Senin (22/8/2022).
Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20 pada November mendatang di pulau dewata Bali.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping akan hadir.
Dalam wawancara dengan Bloomberg News pada Kamis lalu, Jokowi mengatakan kedua pemimpin tersebut telah memberinya jaminan untuk datang.
Perjalanan itu akan menjadi signifikan mengingat itu akan menjadi pertama kalinya Xi berada di luar China sejak Januari 2020, ketika ia mengunjungi Myanmar.
Sebagai ketua G20 tahun ini, Indonesia menghadapi tekanan dari negara-negara Barat untuk menarik undangannya kepada Putin atas invasi Rusia ke Ukraina.
Indonesia juga mengundang Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk hadir.
Sebelum KTT G20, Putin dan Jinping akan bertemu dalam pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) di Samarkand, Uzbekistan pertengahan September mendatang.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping. - Kedubes Rusia di London menilai pernyataan Inggris munafik karena juga terlibat dalam sejumlah kampanye militer ilegal seperti di Irak hingga Suriah. (Kolase Foto Tribunnews)
Menurut media AS, Beijing sedang mengatur perjalanan luar negeri pertama Xi sejak pandemi dimulai.
Dilansir TASS, pada pertemuan tete-a-tete yang potensial di Samarkand ini, kedua pemimpin dapat mendiskusikan situasi di Ukraina dan di sekitar Taiwan.
Samarkand juga bisa menjadi tempat pembicaraan antara para pemimpin Asia Tengah dan Timur Tengah.
India's Express melaporkan, Perdana Menteri India Narendra Modi, PM Pakistan Shehbaz Sharif dan bahkan Erdogan dari Turki dapat menghadiri KTT di Samarkand.
KTT Samarkand dan KTT G20 di Bali akan memberikan kesempatan untuk diskusi tatap muka kritis pada saat ketegangan yang sangat tinggi, terutama atas invasi Rusia ke Ukraina dan sikap militer agresif China di sekitar Taiwan.
AS Tolak Permintaan Kyiv
Amerika Serikat (AS) menolak permintaan Ukraina untuk memberlakukan larangan visa menyeluruh bagi Rusia.
Amerika Serikat beralasan tidak ingin menutup jalur perlindungan bagi para pembangkang Rusia dan orang-orang yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Permintaan larangan visa menyeluruh untuk Rusia diutarakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam wawancaranya dengan Washington Post, awal bulan ini.
Zelensky mengatakan Rusia harus "hidup di dunia mereka sendiri sampai mereka mengubah filosofi mereka".
Permintaan itu bukan hanya kepada AS, tapi Zelensky juga mendesak Uni Eropa (UE) memberlakukan larangan tersebut.
Ia menyerukan kepada negara-negara anggota UE agar melarang visa bagi warga negara Rusia supaya blok itu tidak menjadi "supermarket" yang terbuka bagi siapa saja.
Departemen Luar Negeri AS memberikan tanggapan mengenai desakan Ukraina pada Senin (22/8/2022).
Seorang juru bicara departemen mengatakan, pemerintahan Presiden Joe Biden sebelumnya telah memberlakukan pembatasan visa bagi pejabat Rusia yang terlibat dalam invasi ke Ukraina.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. - Kedubes Rusia di London menilai pernyataan Inggris munafik karena juga terlibat dalam sejumlah kampanye militer ilegal seperti di Irak hingga Suriah. (Brendan SMIALOWSKI / AFP, SAUL LOEB / AFP)
"AS tidak ingin menutup jalur perlindungan dan keamanan bagi para pembangkang Rusia atau lainnya yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia," kata juru bicara itu, lapor The Guardian.
"Kami juga sudah jelas bahwa penting untuk menarik garis antara tindakan pemerintah Rusia dan kebijakannya di Ukraina, dan rakyat Rusia," tambah juru bicara itu.
Beberapa pemimpin UE seperti Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin dan mitranya dari Estonia, Kaja Kallas, telah menyerukan larangan visa di seluruh UE.
Di sisi lain, Kanselir Jerman Olaf Scholz, menentang seruan tersebut.
Ia mengatakan masyarakat Rusia harus meninggalkan negaranya jika mereka tidak setuju dengan rezim.