Presiden Jokowi dalam ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 14 Maret 2022. Dalam ritual ini turut hadir seluruh gubernur atau yang mewakili dari 34 provinsi dan juga 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
arsipsumut.com
Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pembebasan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat segera rampung pada Agustus 2022.
Kepala Biro Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Yulia Jaya Nirmawati menjelaskan luas tanah untuk infrastruktur di atas areal penggunaan lain (APL) yang berada di dalam dan di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintaah (KIPP) IKN sekitar 2.500 hektare masih dalam proses finalisasi.
"Saat ini sedang finalisasi dokumen perencanaan pengadaan tanah. Ditargetkan Agustus," kata Yulia kepada Bisnis, Selasa 12 Juli 2022.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto sebelumnya menyebut pembebasan lahan untuk Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) akan menjadi prioritas.
Dia mengatakan pihaknya akan segera menyelesaikan proses pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan IKN.
"Sudah saya koordinasikan dengan bu Siti Nurbaya, saya juga akan kelapangan mana yang prioritas akan segera kita urus sehingga pak Bambang [Kepala Badan Otorita IKN] segera bisa bekerja," ujar Hadi.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara yang akan dimulai pada Agustus 2022.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan mayoritas tanah yang digunakan untuk pembangunan IKN merupakan tanah pemerintah. Namun, ada beberapa wilayah yang merupakan lahan milik masyarakat, sehingga masih diperlukan proses pembebasan lahan.
"Ada sekian hektare yang masyarakat itu sedang diselesaikan oleh KLHK dan ATR/BPN, kalau yang untuk groundbreaking sudah pasti clean and clear," kata Basuki.